barang
Kategori
Menu
Kategori

Peraturan Hukum

Item 391 - 420 dari 1202

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sebuku Di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sebuku Di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wanci (Pangulobelo) Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Wakatobi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wanci (Pangulobelo) Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Wakatobi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Sangatta Provinsi Kalimantan Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Sangatta Provinsi Kalimantan Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Tanjung Lorog Pacitan (Teluk Damas Dan Teluk Panggul) Pada Pelabuhan Pacitan Provinsi Jawa Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Tanjung Lorog Pacitan (Teluk Damas Dan Teluk Panggul) Pada Pelabuhan Pacitan Provinsi Jawa Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Probolinggo
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Probolinggo

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jinato Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jinato Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kalianget Madura
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kalianget Madura

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Panca Amara Utama Di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Panca Amara Utama Di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Kepala Kantor Sebagai Kuasa Pengguna Barang
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Kepala Kantor Sebagai Kuasa Pengguna Barang

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Probolinggo Provinsi Jawa Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Salisingan Di Desa Balabalakang, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Salisingan Di Desa Balabalakang, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sigam Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sigam Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Tanjung Batu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Tanjung Batu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Hernas Putra Prima Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Hernas Putra Prima Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku PJPK, KPBU, UPPKB Di Pulau Sumatera Dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku PJPK, KPBU, UPPKB Di Pulau Sumatera Dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Baradinamika Mudasukses Di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Baradinamika Mudasukses Di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. RMK Energy Di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. RMK Energy Di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Gane Dalam Di Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Gane Dalam Di Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Lintas Rangkasbitung-Labuan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Lintas Rangkasbitung-Labuan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 391 - 420 dari 1202

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.