Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Pinang. 
Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya serta pengembangan yang sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan tersebut. 
Penyelenggaran Pelabuhan menyusun desain teknis untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Tanjung Pinang yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, tingkat penggunaan fasilitas pelabuhan yang sudah terbangun dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang didahului dengan studi lingkungan. 
Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Pinang yang memenuhi kebutuhan Pelayanan jasa kepelabuhan berdasarkan perkembangan angkatan laut dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana induk Pelabuhan Tanjung Pinang dapat ditinjau dan dikaji ulang 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan.