barang
Kategori
Menu
Kategori

Buku

Item 481 - 510 dari 1271

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Suryacitra Mahkota Mandiri Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Suryacitra Mahkota Mandiri Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Berkat Hanjuang Jaya Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Berkat Hanjuang Jaya Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Telen Orbit Prima Di Desa Paring Lahung, Kecamatan Motallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Telen Orbit Prima Di Desa Paring Lahung, Kecamatan Motallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanakeke Di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanakeke Di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Sawit Kaltim Lestari Di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Sawit Kaltim Lestari Di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Penilai Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Penilai Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Kendari / Bungkutoko Provinsi Sulawesi Tenggara
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Kendari / Bungkutoko Provinsi Sulawesi Tenggara

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Perairan Teluk Semangka Tanggamus Pada Pelabuhan Kota Agung Provinsi Lampung
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Perairan Teluk Semangka Tanggamus Pada Pelabuhan Kota Agung Provinsi Lampung

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Logo Museum Transportasi Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Logo Museum Transportasi Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Tahun 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Tahun 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Glondonggede Dan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Glondonggede Dan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Djakarta Lloyd Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2020
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Djakarta Lloyd Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2020

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Prima Tirtajaya
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Prima Tirtajaya

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Talang Duku Dan Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Talang Duku Dan Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 481 - 510 dari 1271

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.