barang
Kategori
Menu
Kategori

Peraturan Hukum

Item 1 - 30 dari 1202

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tantang Alat Pelindung Diri
    Rp0,00

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tantang Alat Pelindung Diri

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
    Rp0,00

    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
    Rp0,00

    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian perhubungan
    Rp0,00

    Peraturan Menteri Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Peraturan Menteri tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan studi penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan studi penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Peraturan Menteri tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Peraturan Menteri tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Peraturan Menteri tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Peraturan Menteri tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Halim melalui Manggarai
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Halim melalui Manggarai

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milk Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milk Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makasar- Parepare Kepada Dire
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makasar- Parepare Kepada Dire

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Panduan Teknis Penerapan System Development Life Cycle (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Panduan Teknis Penerapan System Development Life Cycle (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero), Tbk

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Pengawas (Oversight Commitee) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Pengawas (Oversight Commitee) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ( JABODEBEK), Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas dan Cawang - Bekasi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ( JABODEBEK), Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas dan Cawang - Bekasi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penambahan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penambahan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 1 - 30 dari 1202

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.