barang
Kategori
Menu
Kategori

Buku

Item 2161 - 2190 dari 3225

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Rencana Mulia Baratama Di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Rencana Mulia Baratama Di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Kepulauan Togean
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Kepulauan Togean

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wasior Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Teluk Cenderawasih
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wasior Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Teluk Cenderawasih

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Legon Bajak
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Legon Bajak

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Wasior Provinsi Papua Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Wasior Provinsi Papua Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare Kepada Dirjen
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare Kepada Dirjen

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Bias Munjul Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Banjar Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Bias Munjul Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Banjar Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Di Prov. Papua Barat Kepada DirJen
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Di Prov. Papua Barat Kepada DirJen

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Hasil Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Hasil Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Agus Suta Line
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Agus Suta Line

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Tapin Coal Terminal Di Desa Margasari, Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Tapin Coal Terminal Di Desa Margasari, Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Patimban
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Patimban

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Talenta Bumi Di Desa Lepasan, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Talenta Bumi Di Desa Lepasan, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Mifa Bersaudara, Provinsi Aceh Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Mifa Bersaudara, Provinsi Aceh Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Alokasi Bantuan Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Alokasi Bantuan Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Tahun Anggaran 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Tahun Anggaran 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai Di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai Di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Syamsudin Noor Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Syamsudin Noor Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nantoy Bara Lestari Di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nantoy Bara Lestari Di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Telen Orbit Prima Di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Telen Orbit Prima Di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Tahun 2020
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Tahun 2020

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 2161 - 2190 dari 3225

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.