barang
Kategori
Menu
Kategori

Buku

Item 2101 - 2130 dari 3225

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438H)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438H)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang Mission Aviation Fellowship (MAF)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang Mission Aviation Fellowship (MAF)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Rar Gwamar - Dobo Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Rar Gwamar - Dobo Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Provinsi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Provinsi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Uji Coba Dan Sosialisasi Operasional Terminal Penumpang Tipe A Seloaji, Di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Uji Coba Dan Sosialisasi Operasional Terminal Penumpang Tipe A Seloaji, Di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Utama Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Utama Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC]
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC]

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda Dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda Dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Pelabuhan Dompak/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Pelabuhan Dompak/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Teluk Bintuni
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Teluk Bintuni

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 2101 - 2130 dari 3225

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.