barang
Kategori
Menu
Kategori

Peraturan Hukum

Item 661 - 690 dari 1271

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ambon
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ambon

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Lembar
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Lembar

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Dumai
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Dumai

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Pelabuhan Indramayu Provinsi Jawa Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Pelabuhan Indramayu Provinsi Jawa Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Batam Pada Terminal Batu Ampar Dan Terminal Sekupang
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Batam Pada Terminal Batu Ampar Dan Terminal Sekupang

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2018
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2018

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Kuala Tanjung
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Kuala Tanjung

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Samarinda
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Samarinda

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Sungai Danau Satiji Dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Sungai Danau Satiji Dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina Di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Masuk Dan Keluar (Entry And Exit) Kapal Wisata (Yacht) Asing
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina Di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Masuk Dan Keluar (Entry And Exit) Kapal Wisata (Yacht) Asing

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Tual Provinsi Maluku Tenggara
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Tual Provinsi Maluku Tenggara

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  21. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Nomenklatur Dan Titelatur Dalam Bahasa Inggris Untuk Tingkat Eselon I Dan Eselon Ii Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Nomenklatur Dan Titelatur Dalam Bahasa Inggris Untuk Tingkat Eselon I Dan Eselon Ii Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  23. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang -Dukuh Atas, Dan Cawang - Bekasi
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang -Dukuh Atas, Dan Cawang - Bekasi

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  25. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Rencana Mulia Baratama Di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Rencana Mulia Baratama Di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  29. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Kepulauan Togean
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan TN Kepulauan Togean

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan
  30. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu
    Rp0,00

    Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu

    Rating:
    0%
    Tersedia
    Daftar keinginan
    Bandingkan

Item 661 - 690 dari 1271

Atur Arah secara Descending
per halaman
Halaman
Menampilkan sebagai Kisi Daftar
Bandingkan Produk
  1. Hapus item ini
Bandingkan
Bersihkan semua
Anda tidak memiliki produk untuk dibandingkan.