Peraturan Menteri PUPR Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan menteri ini di buat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga Menteri PUPR memiliki wewenang dalam menetapkan garis sempadan sungai termasuk garis sempadan danau.