Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perijinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian dan juga untuk mendorong iklim investasi dan pengembangan usaha serta daya saing penyedia jasa penyelenggaraan prasarana di bidang Perkeretaapian perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian umum.