Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018.