Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot

Keputusan menteri ini dibuat karena adanya alih fungsi lahan ber irigasi, pemekaran wilayah, dan pengembangan jaringan irigasi perlu dilakukan penetapan kembali status daerah irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Keputusan menteri ini dimaksudkan untuk menegaskan Daerah Irigasi yang pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sebaga dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.