Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan Bulanan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obigation/PSO) Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Peraturan Direktur ini dibentuk berdasarkan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan menteri Keuangan Nomor 143.PMK.02/2012 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana Penyelenggaraan Keajiban pelayanan Publik bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk mengatur megenai tata cara pengajuan tagihan bulanan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkuatan kereta api kelas ekonomi.